Oleh Berry Salam*
Salah satu janji kampanye Jokowi pada 2014 adalah buyback Indosat yang pernah dijual Ketua Umum PDIP Megawati saat menjabat Presiden RI. Ketika itu Jokowi dengan gagah mengatakan kita bisa melakukan apa saja karena uang tersedia, tinggal lagi kita mau bekerja atau tidak. Semangat “kerja” inilah yang ditumpangkan masyarakat Indonesia kepada Jokowi.
Namun sayang beribu sayang, pundak si “petugas partai” ternyata tidak begitu lebar untuk memikul harapan rakyat Indonesia. Bahkan untuk menumpuk janji dipundaknya saja tidak mencukupi. Berserakanlah semuanya. Empat tahun pemerintahan Jokowi, belum ada tanda-tanda kalau Indosat akan kembali ke pangkuan ibu pertiwi.
Harapan itu belakangan muncul, ketika pemerintah Indonesia dengan jumawa mengumumkan akan membeli 51 persen asset PT Freeport. Namun belakangan pembelian asset PT Freeport oleh pemerintah Indonesia ini menjadi pergunjingan banyak pihak. Ditambah pula kehadiran salah satu aktor “papa minta saham” atau Riza Chalid dalam acara Nasdem yang juga di hadiri Jokowi.
Nama Riza Chalid muncul kepermukaan ketika beredarnya rekaman “papa minta saham” ke PT Freeport dengan mencatut nama Jokowi. Saat itu ia tidak sendiri, ada juga aktor “kepala segede bapao” yang sekarang menjadi tahanan KPK karena kasus EKTP, Setya Novanto. Jokowi saat itu berang.
Riza Chalid yang dijadwalkan dimintai keterangan oleh DPR tidak kunjung datang. Kejaksaan Agung juga diperintahkan mencarinya. Entah sampai mana status penyidikan sekarang, yang pasti munculnya Riza Chalid setelah deal 51 persen pembelian saham Freeport dan kehadirannya di acara Nasdem menjadi tanda tanya besar.
Meninggalkan cerita Freeport, ternyata diam-diam muncul ke publik kalau pemerintah Indonesia saat ini hendak melepas Pertamina ke swasta. Serupa tak sama dengan Indosat, Pertamina diramalkan akan menjadi Indosat jilid II. Ini tentu menjadi dosa sejarah bagi partai berlambang banteng moncong putih, PDIP.
Mana uang yang kata Jokowi pada saat kampanye 2014 itu. Katanya yang dibutuhkan hanya kerja, atau jangan-jangan pemerintah selama empat tahun ini tidak bekerja? Atau jangan-jangan rakyatlah yang nyata-nyata dikerjain pemerintah?
Penjualan asset Pertamina adalah salah satu bentuk kegagalan dari kebijakan pemerintah. Pemerintah tergigit lidah karena terlalu jumawa mementahkan sebagian besar kebijakan yang dinikmati rakyat Indonesia pada periode pemerintahan sebelumnya. Kebijakan tidak menaikkan harga BBM jenis Premium dan kebijakan BBM satu harga nyata-nyata membuat Pertamina terus merugi. Naiknya harga minyak dunia dan ditambah dengan nilai tukar rupiah yang terus merosot selama empat tahun ini menjadi beban pagu APBN.
Jika di zaman Orba BUMN dijadikan “sapi perah” untuk kepentingan perorangan, kelompok dan partai tertentu di atas isu kesejahteraan, nasionalisme dan banteng kapitalisme. Di tangan penantang Orba (Megawati) BUMN dijadikan privatisasi. Sejumlah asset strategis dilepaskan kepada pihak asing.
Kedua isu ini selalu dibenturkan. Namun yang lebih penting untuk kita sadari adalah bukan tentang siapa yang menguasai dan bukan siapa yang mendapat untung, tetapi siapa yang nyata-nyata memanfaatkan keadaan tersebut.
Stabilitas ekonomi nasional saat ini terguncang. Cadangan devisa terus menukik tajam dalam enam bulan terakhir. Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS terus tertekan. Sekarang malah hendak jual Pertamina. Apakah ini alasan untuk petahana maju 2 periode? Seperti halnya alasan ketika menyelesaikan masalah banjir di Jakarta tidak cukup hanya dengan jadi Gubernur DKI? [politiktoday]
*Pegiat Masyarakat Berkeadilan
Loading...