posmetroinfo - Tudingan kecurangan dalam Pilkada Serentak 2018 yang dilontarkan Susilo Bambang Yudhoyono masih terus memicu pro-kontra.
Tudingan itu diutarakannya dalam konferensi pers di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/6/2018) akhir pekan lalu.
Menurut Ketua Umum Partai Demokrat itu, institusi negara yakni Polri, TNI dan BIN tidak netral dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018.
Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin pun angkat bicara terkait tudingan mantan Presiden RI ke-6 itu.
Akan tetapi, Ali Mochtar justri merasa kasihan kepada SBY karena telah melempar tuduhan tanpa dasar data dan fakta.
Demikian disampaikan Ngabalin ditemui di Kantor Presiden Jakarta, Senin (25/6/2018).
“Saya bilang, orang-orang circle (lingkaran, red) di situ (SBY), jangan beri informasi yang menyesatkan ke beliau. Itu artinya men-downgrade posisi,” ujar dia.
Bahkan, Ngabalin menyebut SBY terbawa perasaan alias baper. Itu pula yang membuat Ngabalin merasa iba kepada Presiden Keenam RI itu.
“Coba lihat kemarin itu, luar biasa perasaan yang dia pakai. Baperan gitu. Janganlah, kasihan,” lanjutnya.
Ia lalu menantang para elite Partai Demokrat, juga SBY, membeberkan data dan bukti tudingan yang ia arahkan kepada Polri, TNI dan BIN itu.
Salah satu caranya adalah dengan mengerahkan keder-kader partai berlambang bintang mercy itu di parlemen.
“Gunakan kewenangan itu. Kumpulkan data dan fakta yang kuat, validitasnya bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.
“Kemudian panggil Kapolri, panglima (TNI) dan BIN. Asal jangan fitnah menuduh. Jangan berteriak di luar, kasihan energinya habis. Pakai parlemen,” sarannya.
Sebaliknya, Ngabalin membantah tudingan kecurangan pemerintah dalam Pilkada Serentak 2018 itu.
Ia memastikan, para pimpinan Polri, TNI maupun BIN tidak akan tinggal diam bila ada data dan fakta mengenai ketidaknetralan aparat negara.
Malah, Kapolri Jenderal Tito Karnavian sendiri sudah mengancam akan mencopot kepala satuan wilayah kepolisian yang bertindak tidak netral di pilkada.
“Coba lihat ada data fakta yang disampaikan ke Kapolri, beliau tidak segan mencopot teman yang ada di daerah. Kapolda, kapolres. Asal ada data fakta,” pungkasnya. [psid]
Loading...