posmetroinfo - Pernyataan Jurubiacara Istana Ali Moctar Ngabalin yang menyebut SBY telah menjalin kesepakatan dengan Joko Widodo (Jokowi) dibantah Partai Demokrat.
Partai berlambang bintang mercy itu berkilah, koalisi yang dibangun Demokrat bukan didasarkan atas bagi-bagi kekuasaan.
Demikian disampaikan Ketua Divisi Bidang hukum dan advokasi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean kepada Indopos (grup pojoksatu.id), Rabu (25/7/2018).
Menurut Ferdinand, tidak ada kesepakatan AHY menempati posisi menteri usai Pilpres 2019 mendatang.
“Koalisi dengan siapapun, bagi Demokrat bukan sekadar bagi jabatan (menteri). Itu tidak benar,” katanya.
Sebaliknya, ia malah menertawakan pernyataan Ngabalin.
“Saya tertawa. Rasanya Ngabalin harus banyak diskusi dengan pak Jokowi agar lebih tau apa yang terjadi,” lanjut dia.
Ferdinand menjelaskan Demokrat bukan partai yang tunduk-membebek hanya dengan tawaran kursi menteri.
“Karena Demokrat itu lebih bicara dan memprioritaskan serta memberi solusi atas masalah bangsa saat ini,” jelasnya.
Bagi Demokrat, kata Ferdinand, banyak sekali masalah yang harus diselesaikan negeri ini untuk periode lima tahun ke depan.
Di antaranya ekonomi, kemiskinan, lapangan kerja, hukum, persatuan bangsa yang semua dianggap pemerintah Jokowi ini sudah sukses.
“Kami melihat masalah rakyat yang terjadi saat ini harus diberi solusi bukan soal bagi bagi kursi kekuasaan. Ngabalin tampaknya cuma mampu berpikir bagi-bagi kursi,” tegasnya.
Sebelumnya, Jurubicara Ali Mochtar Ngabalin mengungkap bahwa selama ini antara Joko Widodo dan SBY sudah berkomunikasi intens.
Bukan hanya pertemuan empat mata dan diketahui publik. Juga pertemuan yang tak diketahui publik, dan juga komunikasi melalui telepon.
Ngabalin menyatakan, bahwa sudah ada kesepakatan untuk memberi kursi menteri kepada AHY.
Namun ternyata itu masih belum memuaskan hati SBY yang bersikukuh meminta jatah cawapres.
“Sudah ada jabat tangan, kata sepakat. Kalau AHY (disyaratkan) cawapres, ya sabar-sabarlah dulu. Tapi kalau menteri ini, menteri itu, sudah oke. Sudah tidak ada masalah,” jelasnya.
Menurut Ngabalin, sebagai orang yang punya peradaban, pendidikan yang baik serta pengalaman yang luas, tidak seharusnya SBY bersikap demikian.
Masyarakat harus diberi pemahaman yang sebenarnya, bukan malah menyesatkan.
“Kalau sudah ada kata sepakat, ya mbok dihormati. Ini kan seakan-akan Pak Presiden tidak membuka komunikasi, tidak membuka diri. Bahkan komunikasi AHY dengan Sekneg, itu lancar. Tidak ada masalah,” jelasnya.
Dengan adanya sikap dan pernyataan SBY tersebut, menurut Ngabalin, seakan-akan istana digambarkan sebagai tempat semua kesalahan.
“Pak Presiden membuka diri. Sudah ketemu mata dengan mata, hati dengan hati, tangan dengan tangan. Sudah sepakat,” tegasnya lagi. [psid]
Loading...