posmetroinfo - Sebagian besar masyarakat menginginkan Pilpres tahun 2019 nanti bisa menghadirkan sosok pemimpin baru.
Direktur Riset Media Survei Nasional (Median), Sudarto mengaku pada 6 Juli sampai 15 Juli tahun lalu, pihaknya menggelar survei bertajuk 'Membaca Peta Kompetisi Jelang Pilpres 2019'. Hasilnya, hampir 50 persen responden menginginkan adanya presiden baru.
"Hasil survei kami, sebanyak 47,90 persen menginginkan Pak Jokowi untuk tidak memimpin kembali Indonesia di tahun 2019 nanti. Sebanyak 44,10 persen menginginkan Jokowi memimpin kembali. Dan sebanyak 8 persen tidak menjawab keduanya," katanya dalam konferensi pers di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (23/7).
Angka ini kata dia meningkat dari beberapa waktu lalu. Dimana pada bulan April 2018 lalu, baru ada 46,4 persen responden yang menginginkan pemimpin baru. Namun karena kondisi ekonomi yang kian memburuk, responden yang menyatakan keinginannya untuk ganti presiden pun kian meningkat.
Masyarakat hari ini kata dia tidak yakin bahkan cenderung tidak puas dengan kinerja tim ekonomi Jokowi. Karena hampir separuh masyarakat menyatakan masalah paling krusial adalah masalah ekonomi.
"Masyarakat juga menyatakan pemerintah belum mampu mengatasi masalah ekonomi. Pengangguran, kemiskinan, sembako mahal, listrik mahal masih menjadi himpitan yang besar bagi masyarakat. Dalam beberapa kasus justru ini dipicu oleh kebijakan pemerintah sendiri. Misalnya kebijakan soal masuknya tenaga kerja asing," jelasnya.
Tak hanya menyangkut masalah ekonomi, masyarakat ingin presiden baru juga karena langkah yang banyak dikritisi oleh kalangan Islam politisi. Yakni kebijakan yang menyinggung politik identitas dengan merekrut aktivis Aksi Bela Islam, Ali Mochtar Ngabalin sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan, dan belakangan menerima Gubernur NTB, Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang (TGB) yang belakangan merapat ke kubu Jokowi.
"Misalkan rekrutmen Ngabalin dan TGB (Tuan Guru Bajang). Kita lihat banyak yang mengkritisi di media sosial dan di media massa," bebernya.
Akibat kebijakan ekonomi dan menguatnya politik identitas tersebut, maka sebagian besar masyarakat pun ingin Jokowi diganti.
"Karena itu ketika bicara cawapres, maka pertimbangan utama dari Pak Jokowi haruslah orang yang mempunyai kemampuan mengatasi masalah ekonomi atau orang yang mampu menjembatani Pak Jokowi dengan kubu Islam politik," pungkasnya.
Survei ini melibatkan 1.200 responden dari seluruh Indonesia. Mereka dipilih dengan metode multistage random sampling secara proporsional atas populasi provinsi, dan gender.
Adapun margin of error survei sebesar kurang lebih 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Quality control dilakukan terhadap 20 persen sampel yang ada. [rmol]
Loading...