posmetroinfo - Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) Bastian P Simanjuntak mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi tida memiliki empati dengan menghentikan evakuasi pengangkatan jenazah korban KM Sinar Bangun dari perairan Danau Toba, Samosir, Sumatera Utara.
Bastian menilai, apa yang dilakukan Ratna Sarumpaet dengan mendesak pemerintah agar tidak menghentikan pengangkatan bangkai kapal dan jenazah ratusan korban tenggelamnya kapal KM Sinar Bangun di Danau Toba patut di dukung.
“Bu Ratna berjuang dengan hati, namun sayangnya pemerintah kurang memiliki empati”, tidak serius dalam penanganan musibah tersebut,” ujar Bastian melalui keterangan tertulis, Selasa (3/7).
Menurutnya, perdebatan antara Ratna Sarumpaet dengan Luhut Binsar Panjaitan dalam acara pertemuan dengan keluarga korban tenggelamnya kapal di Danau Toba yang berujung pada pengusiran Ratna dalam acara tersebut, mempertontonkan kepada masyarakat sikap berani Ratna memperjuangkan kebenaran atas dasar kemanusiaan.
“Namun sayangnya pemerintah kurang berempati dalam memberikan solusi yaitu menawarkan uang santunan dan monumen kepada keluarga korban,” ujar Bastian.
Dikatakan Bastian, mungkin pemerintah berpikir tidak terlalu penting untuk mengangkat jasad korban, sehingga uang santunan dan monumen dianggap sebagai solusi sehingga masalah tenggelamnya kapal KM Sinar Bangun di Danau Toba dianggap selesai.
“Menurut saya sikap pemerintah kurang tepat sebab musibah ini sudah menjadi perhatian nasional dan internasional dan solusi pemerintah akan menampakkan betapa rendahnya peradaban bangsa Indonesia. Dibawah sana ada ratusan mayat manusia yang menjadi korban keteledoran perusahaan angkutan kapal, jangan dianggap enteng persoalan ini, meskipun pemerintah mengatakan secara teknis sulit, pengangkatan bangkai kapal dan jenazah harus tetap di upayakan,” tutur Bastian.
Jika Indonesia tidak sanggup melakukannya, lanjut dia, pemerintah diminta untuk tidak sungkan meminta bantuan negara lain, misal kepada Singapura atau Australia yang memiliki peralatan canggih.
Lebih jauh, Bastian mengatakan, penghentian pengangkatan bangkai kapal dan jenazah korban juga menyisakan pertanyaan dari berbagai pihak. Muncul kecurigaan ada hal yang tidak ingin di ungkap secara tuntas serta seperti tidak ada keinginan untuk menginvestigasi kejadian hingga ke akar persoalannya. Muncul dugaaan tidak ada keinginan mengungkap pihak-pihak mana saja yang harus bertanggung jawab atas kejadian ini.
Padahal, menurutnya, investigasi penting dilakukan agar diketahui apakah ada pelanggaran UU 17/2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah (PP) 20/2010 tentang Angkutan Perairan serta Peraturan Menteri 104/2017 tentang Angkutan Penyeberangan.
“Pemerintah tidak boleh beralasan konyol, pengangkatan kapal dan jenazah harus tetap dilanjutkan,” pungkas Bastian. [swa]
Loading...