posmetroinfo - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta membongkar praktik mafia Lapas yang selama ini kerap digunakan para napi koruptor untuk menikmati fasilitas yang mewah nan nyaman.
Ketua Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Simanjuntak mengatakan, informasi terkait Lapas Sukamiskin menjadi rumah dan kantor baru yang nyaman dan aman bagi napi koruptor bukanlah hal yang baru. Hanya saja belum ada tindakan hukum yang nyata.
"Mudah-mudahan kali ini KPK bisa membongkar semua praktik fasilitasi dan suap-menyuap di sana," kata dia di Jakarta, Minggu (22/7/2018).
Salah satu pihak yang paling bertanggungjawab terkait dengan hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly yang ia duga sejak lama telah mengetahui rahasia publik tersebut namun tidak pernah ada tindakan nyata.
"Saya kira bukan cuma sekadar dicopot. Yang bersangkutan perlu diminta keterangan juga karena hal ini terkait dengan tanggungjawab beliau. Misalnya bisa dimintai keterangan kepada Menkumham, apakah benar ada lobi-lobi napi kepada dia (Menkumham) atau pihak terkait lain yang memiliki pengaruh kuat dengan fasilitas penjara agar mendapat izin dan tempat lapas yang sesuai keinginan napi," papar Dahnil.
Karena, kata dia, rata-rata napi koruptor yang dipenjara di sana punya pengaruh politik dan birokrasi yang kuat.
"Dengan begitu Pak Menkumham bisa menjelaskan kepada publik dan membongkar praktik mafia lapas yang selama ini meresahkan dan mengangkangi hukum kita," pungkasnya.
Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Kalapas Sukamiskin Bandung, Wahid Husen. OTT tersebut diketahui karena adanya kasus suap terkait pemberian fasilitas mewah bagi terpidana kasus korupsi. [kricom]
Loading...