posmetroinfo - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus tebar ancaman terhadap Prabowo terkait koalisi Pilpres 2019. Opsinya cuma 2, Prabowo gandeng kadernya jadi cawapres atau PKS akan abstain.
Empat partai masih belum satu suara soal siapa cawapres yang akan dampingi Prabowo. PKS ajukan Salim Segaf, Demokrat dorong Agus Harimurti Yudhoyono dan PAN juga punya jago sendiri.
Direktur Pencapresan PKS, Suhud Aliyudin menegaskan akan terus perjungkan kadernya jadi cawapres Prabowo. Apalagi 1 dari 9 kader yang diusung masuk dalam rekomendasi cawapres yang diputus itjima ulama 212.
Bahkan, lanjut Suhud, PKS sudah sampai pada opsi abstain dalam Pilpres, bila cawapres Prabowo di luar kadernya. "(Abstain) itu salah satu opsi yang mungkin diambil kalau memang situasinya tidak memungkinan," tegas Suhud saat dihubungi kemarin.
Ada dua alasan kenapa PKS begitu ngotot kadernya jadi cawapres Prabowo. Pertama, Gerindra dan PKS menjadi dua partai utama pendukung Prabowo. Komunikasi dan kerja sama Gerindra-PKS sudah terjadi sejak lama dan terjalin kesepahaman antara dua partai.
"Karena backbone koalisi ini adalah PKS Gerindra, proses komunikasi politik antara PKS-Gerindra sudah cukup panjang dan sudah cukup mengerti," terangnya.
Alasan kedua, sudah ada kesepakatan antara Gerindra dan PKS terkait paket capres-cawapres. Kesepakatan yang dimaksud adalah posisi capres diisi oleh Gerindra, sedangkan cawapres jatah PKS.
"Iya. Apalagi ada ijtima ulama yang sejalan dengan usulan dan keputusan dari Majelis Syuro. Rekomendasi ijtima ulama itu yang merekomendasikan Pak Segaf Al-Jufri dan ustaz Abdul Somad untuk masuk bursa cawapres," ungkapnya.
Pihaknya meminta Prabowo memperhatikan dengan serius usulan ijtima ulama GNPF. PKS memperingatkan Prabowo agar tidak blunder dalam mengambil keputusan terkait cawapres.
"Dan ini harus dipertimbangkan serius ini keinginan dari umat. Ini tidak bisa dianggap main-main. Kenapa? Karena kalau ini tidak disikapi secara tepat maka bisa menjadi blunder bagi pak Prabowo dan Gerindra sendiri," tandas Suhud.
Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon meminta PKS berpikir dua kali untuk memilih abstain atau netral di pilpres. Sebaiknya, dalam pengambilan keputusan mengutamakan kepentingan bersama.
"Bukankah tujuan kita sama, yakni mau ganti presiden pada Pemilu 2019," tuturnya.
Kehadiran PKS di tubuh koalisi dianggap Jansen penting. Koalisi bisa semakin kuat dan secara politik elektoral saling melengkapi. Dua partai nasionalis bergandengan dengan dua partai Islam.
Bagi Demokrat, kerja sama dengan PKS dan PAN sebenarnya bukan hal baru. Sejak 2004, ketiga partai ini telah bekerja sama. Selalu sukses menjadikan calon presiden yang didukung.
"Semoga kemenangan pada 2004 dan 2009 kemarin bisa kita ulang kembali di Pemilu 2019 besok," ujarnya.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tidak yakin PKS tidak akan bergabung dengan kedua poros koalisi saat ini. Baginya, itu hanya strategi politik yang sengaja dimainkan.
"Ya setiap partai punya strategi. Ada yang pakai strategi abstain atau yang lainnya," tuturnya.
Hasto tidak mau memberi komentar terkait manuver partai yang dipimpin Sohibul Iman tersebut. PDIP tidak ingin ikut campur dengan urusan partai politik lain.
"Jadi saya pikir setiap partai akan punya sikap terhadap siapa yang akan didukung, siapa capres dan cawapres. Sekali lagi kami tidak mencampuri rumah tangga parpol lain," tukasnya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menganggap ancaman PKS abstain hanya gertak sambal. Menurutnya, masuknya Demokrat dalam barisan pendukung Prabowo membuat PKS galau.
"PKS seperti kebingungan. Lagi galau. Mau bikin koalisi mentok sana-sini. Belum ada parpol yang mau menanggapi," ungkapnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin. [rmol]
Loading...