posmetroinfo - KAPOLRI Jenderal Tito Karnavian mendadak menggaungkan program rumah DP nol persen saat wisuda yudisium taruna-taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Batalyon Prawira Hirya pada Senin (9/7/2018) lalu.
Padahal program DP Nol persen, atau ramai-ramai sebelumnya disebut DP nol rupiah, merupakan program milik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies pun kini sedang didorong menjadi pendamping Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019.
Tito menggaungkan program DP nol persen saat memberikan amanat Kapolri di acara yudisium Batalyon Prawira Hirya (lulusan Akpol tahun 2018).
Akun youtube 'INDONESIA NATIONAL POLICE ACADEMY' mengunggah video tersebut secara utuh dengan durasi 3 jam 31 menit 48 detik.
Tito memulai soal program DP nol persen setelah panjang lebar membahas bahwa Batalyon Prawira Hirya adalah perwira intelektual atau perwira para penyandang gelar sarjana terapan kepolisian (S.trk).
"Polri membutuhkan perwira intelektual yang sarjana karena tantangan tugas. Kita menghadapi lingkungan dengan sistem demoktratisasi," kata Tito ketika menyampaikan amanatnya.
Demoktratisasi, kata Tito, membuat kekuasaan berada di tangan rakyat. Berbeda dengan otokrasi di tangan satu orang, atau oligarkhi.
"Di sistem demokrasi, dimana kekauasaan tertinggi ada pada rakyat, maka apabila komponen bangsa ingin survive, maka harus loyal kepada rakyat," ujar Tito.
Oleh karena itu, kata Tito, polri tidak akan lepas dari loyalitasnya kepada rakyat.
"Polri jika ingin survive maka harus loyal kepada rakyat. Publik trust menjadi penting. Publik legitimate menjadi penting. Publik concern, restu dari publik menjadi penting. Institusi yang tidak dipercaya oleh publik maka akan tumbang. Kita lihat bagaimana tragisnya Saddam Hussein, tragisnya Moammar khadafi. Mereka kehilangan legitimasi publik. Peristiwa 1998 juga jadi gambaran bagi kita dimana kekuatan publik atau people power bisa mengalahkan elemen apapun. Oleh karena itu kita harus mendapatkan public trust," beber Tito.
Mengukur public trust, kata Tito, salah satunya melalui survei.
"Ketika saya mulai memimpin Polri, saya mulai dari mengukur sejauh mana kepercayaan publik terhadap institusi Polri,"ucap Tito.
Di awal 2016 Tito menemukan betapa rendahnya skor kepercayaan publik terhadap Polri. Bahkan Polri termasuk 3 institusi dengan kepercayaan publik terendah. "ini berbahaya. Berbahaya bagi organisasi," ucap Tito.
Sejak melihat itulah Titol memilih membuat promoter yang intinya singkat, meningkatkan kinerja melalui perbaikan layanan publik, lalu lebih professional dalam penegakan hukum, dan mampu menunjukkan bahwa polisi mampu memelihara Kamtibmas.
"Konflik sosial harus minimal, kasus terorisme harus kita tekan, kasus-kasus meresahkan masyarakat harus bisa kita tekan, dan agenda-agenda penting harus bisa diamankan. itu publik akan percaya," ujar Tito.
Berikutnya yang kedua, ujar Tito, yakni mesti mampu menekan budaya berupa reformasi kultural, dan Tito mengakui hal itu belum selesai sampai sekarang.
"Budaya mana, tiga saja. Budaya koruptif harus ditekan. kedua, budaya arogansi kewenangan menunjukkan powerfull, berada di atas masyarkat, ini harus ditekan, dan yang ketiga adalah budaya kekerasan yang berlebihan," kata Tito.
Terakhir, ucap Tito, Polri harus mampu memanage media, baik media konvensional maupun media sosial.
"Alhamdulilah, melalui langkah-langkah yang terus menerus dilakukan dan evaluasi terus menerus setiap bulan, maka dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, berbagai survei menunjukkan peningkatan kepercayaan publik terhadap Polri," ucap Tito.
"Survei Populi Center misalnya, Elfara Research Center, ini menunjukkan peningkatan yang baik, sehingga Polri termasuk 3 lembaga yang paling dipercaya publik setelah TNI dan KPK," kata Tito.
"Bahkan dalam survei terakhir oleh litbang kompas, menunjukkan Polri termasuk 3 lembaga yang dipercaya publik dengan tren yang terus meningkat dari waktu ke waktu secara signifikan. dalamb ahasa metodologinya, dramatically increase, atau mencapai titik poin tertinggi sejak reformasi dengan 82,9 persen," papar Tito.
Artinya, kata Tito, sebanyak 82,9 persen warga indonesia percaya kepada Polri. "Ini yang perlu kita pegang untuk bisa survive," ucap Tito.
Bahkan langkah-langkah Polri membenahi institusi membuat Tito terkejut sendiri. Lembaga survei internasional, Gallup, mencatat Indonesia masuk dalam 10 besar negara teraman di dunia.
"Saya juga bingung. indonesia teraman setelah denmark, belanda, dll. Dan salah satu indikatornya, variable yang diukur dari 148 ribu responden dari 142 negara, 69 persen mereka percaya bahwa kepolisian lokal mampu menjaga keamanan. inilah apresiasi internasional," kata Tito.
Namun, Tito tak mau lebih dulu puas dengan hasil survei dari Gallup yang disebutnya sebagai lembagai survei top di dunia.
Sebab berdasarkan analisa dari Professor Hermawan Kartajaya, ahli marketing, 82,9 persen kepercayaan publik yang diraih Polri belum otentik.
Mengapa belum otentik, jelas Tito, lantaran angka 82,9 persen diraih bukan karna dominasi peningkatan kinerja, dan faktor perubahan budaya. Tetapi justru didominasi oleh kemampuan Polri memanage media.
"Ternayta kenaikan kepercayaan publik kepada Polri lebih didominasi karena faktor Polri mampu memanage media. Jadi yang jelek-jelek ditutup, yang baik prestasi diangkat. Artinya apa, publik trust ini superficial, publik trust ini belum sepenuhnya otentik,"ujar Tito.
Baru kemudian nomor 2 karena perbaikan kinerja, yaitu ada beberapa prestasi dalam penanganan terorisme, kemudian juga karena agenda-agenda besar bisa diamankan.
Namun masalah budaya menyumbang yang terkecil dalam prosentase kepercayaan publik 82,9 persen.
Artinya masalah budaya merupakan masalah utama bagi Polri.
"Budaya koruptif masih terjadi dimana-mana. SIM, STNK-BPBK. Kemudian budaya arogansi anggota di lapangan, menekan masyarkat masih sangat terasa. Budaya kekerasan yang berlebihan. tersangka udah ditangkep digebukin, viral, ini juga menjadi problem," kata Tito.
Sehingga ke depan, ujar Tito, selain mempertahankan kemampuan manajemen media, pihaknya akan menggenjot habis reformasi kultural.
Dan, ujar Tito, salah satu cara melakukan reformasi kultural adalah dengan meningkatkan kesejahteraan anggota Polri.
"Alhamduliah bapak presiden mulai juli ini dan adik-adik yang beruntung. Mulai Juli ini tunjangan kinerja polri bersama-sama TNI mendapat kenaikan 70 persen. Tahun 2014 baru 33 persen polri. Sebelum ini 53 persen. Tapi mulai bulan Juli ini, kita sama-sama dengan TNI, alhamdulilah bapak presiden memberikan 70 persen," ujar Tito.
Tito yakin bagi perwira menengah kenaikan itu tak akan terasa, tetapi bagi Batalyon Prawira Hirya (lulusan Akpol 2018), kenaikan itu akan amat terasa, terutama mereka yang ditempatkan di daerah terpencil.
"Termasuk juga untuk masalah perumahan juga sudah kita pikirkan untuk membuat rumah DP nol persen bersama. Adik-adik ini kan dinasnya 35 tahun. Buat rumah potong gaji dikit kita hitung kira-kira Rp 800.000 ribu per orang dengan dp nol persen. Bank-bank banyak sekali mau biayai, real estate siap banyak developer, dan ini akan kita kerjakan masif," ucap Tito.
Cara reformasi kultural lainnya, atau yang ketiga adalah memperbaiki tunjangan kesehatan. Seluruh anggota Polri kini sudah mengikuti BPJS. Sehingga ketika sakit bisalangsung berobat di rumah sakit tanpa membayar.
"Untuk Polri sudah kita kembangkan jadi badan layanan umum di 46 rs yang melayani BPJS," kata Tito.
Simak yuk video lengkapnya :
[tribun]
Loading...